Kisi-Kisi Ulangan Umum Sejarah Sma Xi 2015

BAB 1.

Faktor pendorong masuknya bangsa barat ke Republic of Indonesia :

1.   Sejak kala ke -13, rempah-rempah merupakan materi dagang yang sangat menguntungkan, sehingga mendorong orang-orang Eropa berusaha mencari harta kekayaan ini sekalipun menjelajah semudera.
2.  Adanya jiwa penjelajah Bangsa Eropa, terutama untuk menemukan daerah-daerah baru. Mereka yakin bahwa jikalau berlayar ke satu arah, maka mereka akan kembali ke tempat semula.
3.    Keyakinan orang-orang Eropa terutama Protugis dan Spanyol bahwa di luar Eropa ada Prestor John (kerajaan dan penduduknya beragama Kristen). Oleh karena itu, mereka berani berlayar jauh. Mereka yakin akan bertemu dengan orang-orang seagama.
4.  Orang-orang Eropa yang sebagian besar beragama Nasrani terdorong pula untuk pergi ke mana pun guna mewartakan Injil (Gospel), mencari kekayaan (Gold), dan kebanggaan serta kejayaan (Glory) bagi negaranya.

Proses kedatangan portugis

Diawali dengan pelaut Portugis yang bernama Bartholomeus Diaz melalkukan pelayaran mencari tempat timur dengan menelusuri pantai barat afrika. Pada tahun 1448 karena ombak besar terpaksa Bartholomeus Diaz mendarat disuatu ujung selatan  Benua Afrika. Tempat itu diberi nama Tanjung Harapan.

Pada Juli 1497 Vasco da Gama berangkat dari pelabuhan Lisabon untuk memulai penjelajahan. Berdasarkan pengalaman Bartholomeus Diaz, Vasco da Gama mengambil rute yang sama. Rombongan Vasco da Gamma juga singgah ditanjung Harapan. Atas petunjuk bangsa moor yang telah disewanya, rombongan Vasco melanjutkan penjelajahan, berlayar menelusuri pantai timur Afrika kemudian berbelok ke kanan untuk mengarumi lautan Hindia ( Samudra Hindia). Pada 1498 rombongan Vasco da Gama mendarat hingga di kalikut dan juga Goa di pantai barat India. Setelah beberapa tahun tinggal di India, orang-orang portugis menyadari bahwa Bharat bukan penghasil rempah-rempah dan mendengar bahwa malaka merupakan kota pusat perdagangan rempah-rempah. Kemudian dipersiapkan ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk menguasai malaka. Pada tahun 1511 Armada Portugis berhasil menguasai malaka.

Kebijakan dan Tindakan yang dijalankan Raffles :

1.    Pelaksanaan organisation sewa tanah atau pajak tanah ( nation rent) yang kemudian meletakan dasar bagi perkembangan organisation perekonomian uang

2.      Penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi

3.      Penghapusan kerja rodi dan perbudakan

4.      Penghapusan organisation monopoli

5.      Peletakan desa sebagai unit of measurement administrasi penjajahan

Tiga Prinsip Raffles :

1.      Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat

2.      Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai pecahan pemerintah colonial

3.      Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa

BAB II

Sebab-sebab umum Diponoggoro

·         Kekuasaan raja-raja di Yogyakarta semakin sempit karena tempat pantai utara Jawa Tengan dikuasai Belanda

·         Golongan aristokrat sangat kecewa karena Belanda melarang kaum aristokrat untuk menyewakan tanahnya kepada pihak partikelir

·         Kaum ulama Islam merasa bingung karena berkembangnya kebudayaan barat yang sangat mengganggu dan bertentangan dengan agama

·         Kehidupan rakyat semakin menderita karena Belanda melakukan tindakan pemerasan

·         Pangeran Diponegoro merasa kecewa tidak diangkat menjadi pengganti raja, melainkan hanya sebagai wali raja.

Sebab khusus

Belanda merencanakan pembangunan jalan yang menerobos tanah Pangeran Diponegoro dan makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro dengan tegas menentang planning itu. Sebagai unjuk protes patok-patok untuk pembuatan jalan dicabut dan diganti dengan tombak-tombak.

Perjanjian Giyanti

Perjanjian Giyanti yakni kesepakatan antara VOC, pihak Mataram (diwakili oleh Sunan Pakubuwana III), dan kelompok Pangeran Mangkubumi. Berdasarkan perundingan 22-23 September 1754 dan surat persetujuan Paku Buwono III maka pada xiii Februari 1755 ditandatangani 'Perjanjian di Giyanti secara de facto dan de juro  yang kurang lebih poin-poinnya, mirip dikemukakan Soedarisman Poerwokoesoemo, sebagai berikut:

·         Pasal 1 Pangeran Mangkubumi diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono Senopati Ingalaga Ngabdurrahman Sayidin Panotogomo Kalifattullah di atas separo dari Kerajaan Mataram, yang diberikan kepada ia dengan hak turun temurun pada warisnya, dalam hal ini Pangeran Adipati Anom Bendoro Raden Mas Sundoro.

·         Pasal 2 Akan senantiasa diusahakan adanya kerjasama antara rakyat yang berada dibawah kekuasaan Kumpeni dengan rakyat Kasultanan.

·         Pasal 3 Sebelum Pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder) dan para Bupati mulai melakukan tugasnya masing-masing, mereka harus melakukan sumpah setia pada Kumpeni di tangan Gubernur.Intinya seorang patih dari dua kerajaan harus dikonsultasikan dengan Belanda sebelum kemudian Belanda menyetujuinya.

·         Pasal 4 Sri Sultan tidak akan mengangkat/memberhentikan Pepatih Dalem dan Bupati, sebelum menerima persetujuan dari Kumpeni. Pokok-pokok pemikirannya itu Sultan tidak memiliki kuasa penuh terhadap berhenti atau berlanjutnya seorang patih karena segala keputusan ada di tangan Dewan Hindia Belanda.

·         Pasal 5 Sri Sultan akan mengampuni Bupati yang selama dalam peperangan memihak Kumpeni.

·         Pasal 6 Sri Sultan tidak akan menuntut haknya atas pulau Madura dan daerah-daerah pesisiran, yang telah diserahkan oleh Sri Sunan Paku Buwono II kepada Kumpeni dalam Contract-nya pada tanggal xviii Mei 1746. Sebaliknya Kumpeni akan memberi ganti rugi kepada Sri Sultan 10.000 existent tiap tahunnya.

·         Pasal 7 Sri Sultan akan memberi derma pada Sri Sunan Paku Buwono III sewaktu-waktu diperlukan.

·         Pasal 8 Sri Sultan berjanji akan menjual kepada Kumpeni bahan-bahan kuliner dengan harga tertentu.

·         Pasal 9 Sultan berjanji akan mentaati segala macam perjanjian yang pernah diadakan antara raja-raja Mataram terdahulu dengan Kumpeni, khususnya perjanjian-perjanjian 1705, 1733, 1743, 1746, 1749.

·         Penutup Perjanjian ini dari pihak VOC ditanda tangani oleh N. Hartingh, W. van Ossenberch, J.J. Steenmulder, C. Donkel, dan W. Fockens.

·         Perlu ditambahkan Pepatih Dalem (Rijks-Bestuurder/Chief of Administration Officer) dengan persetujuan residen/gubernur yakni pemegang kekuasaan administrator sehari hari yang gotong royong (bukan di tangan Sultan).

Kesimpulan Pernjanjian

Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Mataram dibagi dua:

·         Wilayah di sebelah timur Kali Opak (melintasi tempat Prambanan sekarang) dikuasai oleh pewaris tahta Mataram (yaitu Sunan Pakubuwana III) dan tetap berkedudukan di Surakarta,

·         Sementara wilayah di sebelah barat (daerah Mataram yang asli) diserahkan kepada Pangeran Mangkubumi sekaligus ia diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana I yang berkedudukan di Yogyakarta.

·         Di dalamnya juga terdapat klausul, bahwa pihak VOC sanggup menentukan siapa yang menguasai kedua wilayah itu jikalau diperlukan.

BAB 3

Pelaksanaan Politik Etis

Awal kala ke-20, politik colonial memasuki babak baru, yaitu masa politik Etis, yang dipimpin oleh Mentri Alexander W.F Idenburg yang kemudian menjadi gubenur jendral Hinda Belanda (1909-1916). Ada tiga agenda politik Etis, yaitu : irigasi, edukasi, dan transmigrasi. Adanya politik etis membawa efek besar terhadap perubahan arah kebijakan politik negeri belanda atas jajahan. Pada masa itu muncul Simbol gres “Kemajuan”. Pembangunan infrastruktur mulai diperhatikan dengan adanya jalur kereta api Jawa-Madura. Di Batavia lambing kemajuan ditunjukan dengan adanya trem listrik yang mulai beroprasi. Dalam bidang pertanian pemerintah colonial memperlihatkan perhatiannya pada bidang pemenuhan kebutuhan pangan dengan membangun irigasi. Pemerintah juga melakukan emigrasi sebagai tenaga kerja murah di perkebunan-perkebunan.

Semangat Era Etis adalah kemajuan menuju medernitas. Perluasan pendidikan gaya Barat adalah tanda resmi dari bentuk politik etis itu. Pendidikan itu tidak saja menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Negara, akan tetapi juga pada sector swasta Belanda.

Pengaruh Perhimpunan Republic of Indonesia : Manifesto Politik

Dibawah pimpinan Iwa Kusuma Sumarti, JB. Sitanala, Moh. Hatta, Sastramulyono, dan D. Mangunkusumo mengganti nama perhimpunan menjadi PI “ Perhimpunan Indonesia”.

PI semakin menerima simpatik dari para mahasiswa Republic of Indonesia di Belanda. Jumlah keanggotaannya semakin bertambah. Di tanah belanda para mahasiswa menyerukan pada semua perjaka di Republic of Indonesia Hindia untuk bersatu padu dalam setiap gerakan-gerakan. PI bersemboyan “Self reliance, non mediancy”, artinya tidak meminta-minta dan menuntut-nuntut. PI menuntuk kemerdekaan Republic of Indonesia dengan segera. Perkumpulan Pemuda terpelajar berhasil mengobarkan semangat dan panji-panji kemerdekaan Indonesia. Para perjaka Republic of Indonesia tidak takut membela dan berjuang untuk kemerdekaan tanah arinya dengan segala resikonya.

BAB 4

Peristiwa Rengasdengklok

Pada waktu itu Soekarno dan Moh. Hatta, tokoh-tokoh menginginkan agar proklamasi dilakukan melalui PPKI, sementara golongan perjaka menginginkan agar proklamasi dilakukan secepatnya tanpa melalui PPKI yang dianggap sebagai badan buatan Jepang

Kronologi :

Peristiwa Rengasdengklok yakni insiden penculikan yang dilakukan oleh sejumlah perjaka antara lain Soekarni, Wikana dan Chaerul Saleh dari perkumpulan "Menteng 31" terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal xvi Agustus 1945 pukul 03.00. WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia,sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan kedaluwarsa tanah yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda wacana kapan proklamasi akan dilaksanakan terutama sehabis Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik.

Kebijakan Jepang dalam bidang Militer

Jepang melakukan konsolidasi kekuatan dengan menghimpun kekuatan dari kalangan perjaka dan pelajar Republic of Indonesia sebagai tenaga potensial yang akan diikutsertakn dalam pertempuran menghadapi Sekutu.

a)      Seinendan (Barisan Pemuda), dibentuk tanggal ix Maret 1943 dengan anggota para perjaka usia 14-22 tahun.

b)      Keibodan (Barisan Pembantu Polisi), dibentuk tanggal 29 Apr 1943 dengan anggota para perjaka usia 23-25 tahun.

c)      Fujinkai (Barisan Wanita), dibentuk pada bulan Agustus 1943, dengan anggota para wanita usia fifteen tahun ke atas.

d)      Gakutotai (Barisan Pelajar), anggotanya terdiri dari murid-miridd sekolah lanjutan.

e)      Heiho (Pembantu Pranjurit Jepang), dibentuk pada bulan Apr 1943 dengan anggota perjaka berusia 18-25 tahun.

f)       PETA (Pembela Tanah Air), dibentuk pada tanggal iii Oktober 1943 dengan tujuan untuk memoertahankan tanah air Republic of Indonesia dari penjajahan bangsa Barat.

g)      Jawa Hohokai (Kebaktian Rakyat Jawa), dibentuk pada tanggal 1 Maret 1944 dengan tujuan untuk mengerahkan rakyat agar mau membantu atau berbakti kepada Jepang.

h)      Suisyintai (Barisan Pelopor), dibentuk pada tanggal 24 September 1944 dan diresmikan pada tanggal 25 September 1944. Tujuannya untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat.

Kebijakan Jepang dalam bidang Pendidikan

Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan yakni menghilangkan diskriminasi pendidikan. Seluruh lapisan masyarakat berhak mengenyam pendidikan. Selain itu, Jepang juga menerapkan jenjang pendidikan formal di Republic of Indonesia mirip sistem pendidikan di Jepang, yaitu jenjang SD six tahun, SMP iii tahun, dan SMA iii tahun.

Salah satu kebijakan pendidikan masa pendudukan Jepang yakni penerapan sistem pendidikan militer sehingga sistem pengajaran dan kurikulum sekolah disesuaikan untuk kepentingan perang. Oleh karena itu, siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan sanggup menghafal lagu kebangsaan Jepang. Selain itu, para guru diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Republic of Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Tujuan sistem pendidikan pemerintah Jepang yakni mencetak kader-kader yang akan mendukung dan mewujudkan konsep kemakmuran bersama Asia Timur Raya.

BAB 5

Lahirnya TNI

Sejarah Tentara Nasional Republic of Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Republic of Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Republic of Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Republic of Indonesia melalui kekerasan senjata. Tentara Nasional Republic of Indonesia pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal v Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Republic of Indonesia (TRI).

Amanat Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII

Kami Hamengku Buwono IX, Sultan Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

1.      Bahwa Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat jang bersifat keradjaan yakni tempat istimewa dari Negara Republik Indonesia.

2.      Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada cukup umur ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mulai saat ini berada ditangan kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja kami pegang seluruhnya.

3.      Bahwa perhubungan antara Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat pribadi dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami pribadi kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat mengindahkan Amanat Kami ini.

Kami Paku Alam VIII Kepala Negeri Paku Alaman, Negeri Ngajogjakarta Hadiningrat menjatakan:

1.      Bahwa Negeri Paku Alaman jang bersifat keradjaan yakni tempat istimewa dari Negara Republik Indonesia.

2.      Bahwa kami sebagai Kepala Daerah memegang segala kekuasaan dalam Negeri Paku Alaman, dan oleh karena itu berhubung dengan keadaan pada cukup umur ini segala urusan pemerintahan dalam Negeri Paku Alaman mulai saat ini berada ditangan Kami dan kekuasaan-kekuasaan lainnja Kami pegang seluruhnja.

3.      Bahwa perhubungan antara Negeri Paku Alaman dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia, bersifat pribadi dan Kami bertanggung djawab atas Negeri Kami pribadi kepada Presiden Republik Indonesia.

Kami memerintahkan supaja segenap penduduk dalam Negeri Paku Alaman mengindahkan Amanat Kami ini.

Peran Ahmad Soebarjo dalam Proses Kemerdekaan

·         Peristiwa Rengasdengklok :yang disitu ahmad termasuk golongan kedaluwarsa tanah yang ingin proklamasi kemerdekaan harus dirapatkan dulu dengan anggota PPKI diantaranya ada Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Moh. Yamin, Dr. Buntaran, Dr. Syamsi dan Mr. Iwa Kusumasumantri  

·         Perumusan Naskah Proklamasi ahmad mngusulkan kalimat proklamasi yang bunyinya "kami rakyat indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami"dan skarang brubah jadi"kami bangsa indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan indonesia" jadi intinya peranya yaitu :-Penyumbang pikiran dalam perumusan naskah proklamasi dan tokoh golongan kedaluwarsa tanah yang berhasil menjemput Sukarno-Hatta kembali ke Jakarta 

Latar Belakang Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia

Tentara Jepang mulai mengalami kekalahan di berbagai medan pertempuran. Pada Perang Pasifik, pasukan Jepang dikalahkan oleh Amerika. Jepang juga dikalahkan oleh Sekutu pimpinan Inggris di tempat Indocina. Kekalahan tersebut mengancam kekuasaan Jepang di negara - negara jajahannya. Di Indonesia, Jepang juga harus menghadapi perlawanan rakyat. Terlebih lagi, Belanda masih ingin kembali menjajah Indonesia. Pada waktu itu, Belanda bergabung dengan Sekutu. Perlawanan rakyat dan perjuangan Belanda menyebabkan kedudukan Jepang kian lemah.

 Akhirnya, Jepang terpaksa menjanjikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Janji tersebut bertujuan untuk meredam gejolak dan perlawanan rakyat Indonesia. Selain itu juga dimaksudkan untuk memberi kesan bahwa Jepang-lah yang memerdekaan Indonesia. Dengan kesepakatan tersebut, rakyat Republic of Indonesia diharapkan bersedia membantu Jepang menghadapi Sekutu. Untuk memenuhi janjinya, Jepang kemudian membentuk BPUPKI. BPUPKI merupakan abreviasi dari Badan Penyelidik Usaha - perjuangan Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Badan ini dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Dalam bahasa Jepang, BPUPKI disebut Dokuritsu Zjunbi Tyoosakai. BPUPKI bertugas memeriksa kesiapan bangsa Republic of Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Penguasa Jepang menunjuk Dr. Radjiman Wediodiningrat sebagai ketua BPUPKI. Beberapa tokoh terkemuka menjadi anggotanya. Beberapa tokoh tersebut antara lain Soekarno, Moh. Hatta, Ki Hajar Dewantara, K.H Mas Mansyur, K.H Wachid Hasyim, K.H Agus Salim, Soepomo dan Moh. Yamin.

Peran partai politik pada sidang PPKI 22 Agustus 1945

tiga keputusan penting yang diumumkan Presiden Soekarno tanggal 23 Agustus 1945. Tiga keputusan tersebut adalah:

1). Pembentukan Komite Nasional. 2). Membentuk Partai Nasional Indonesia, 3). Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.

 Atas desakan Sutan Syahrir tanggal iii Nopembr 1945 pemerintah mengeluarkan "maklumat poll tik" yang isinya:

a) Pemerintah mengijinkan lahirnya partai-partai politik karena partai politik sanggup menampung paham atau sispirasi masyarakat

b) Pemerintah berharap agar partai-partai politik tersebut terbentuk sebelum dilaksanakan pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946,

Dengan adanya maklumat tanggal iii Nopember 1 945 tersebut, muncul beberapa partai politik yang berbeda ideologi seperti:

a) Partai Masyumi (idiolngi Islam)

b) PNI (IdiologS Nasional)

c) PKI (Idiologi Komunis)

d) Paitai Katholik dan Partai Nasrani (Ideologi agama Nasrani)

Serat partai-partai lain yang tumbuh bagai jamur dimusim hujan. Sutan syahrir yang ditunjuk sebagai ketua Badan Pekerja KNIP pada tanggal 25-26 Nopember 1945 mengadakan rapat pleno anggota KNIP, namun hasil rapat rersebut terjadi penyimpangan yang pertama dalam pelaksanaan UUD 1945 yaitu mengubah sistem pemerintahan Republic of Indonesia dari Prcsidensiil ke dalam sister tern parlem enter.

Pada awalnya PNI dirancang sebagai partai tunggal namun dibatalkan dengan dikeluarkanya maklumat pemerintah tanggal 31 Agusus 1945 dengan alasan Republic of Indonesia bukan negara fasis dan akan menyebabkan perpecahan bangsa karena tidak semua tokoh baiklah menjadi anggota PNI.

BAB 6

Perjanjian Renville

Perjanjian Renville yakni perjanjian antara Republic of Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Isinya :

1.      Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai pecahan wilayah Republik Indonesia

2.      Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Republic of Indonesia dan tempat pendudukan Belanda

3.      TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur.

Latar Belakang kedatangan Sekutu dan Belanda

Tentara sekutu mendarat di semarang pada tanggal twenty oktober 1945 dibawah pimpinan brigjen Bethel dan diboncengi tentara NICA dengan tujuan untuk membebaskan para tawanan. Saat sekutu dan NICA membebaskan tawanan tentara belanda, para tawanan justru dipersenjatai. Ketegangan dimulai saat tawanan belanda bertindak sombong, serta mengabaikan kedaulatan pemerintah dengan terang-terangan berusaha untuk menduduki kembali Indonesia. Hal ini menyebabkan kemarahan rakyat Republic of Indonesia dan kesannya pertempuranpun pecah.

1) Insiden di Magelang sehabis mendaratnya Brigade Artileri, yang kedatangannya diikuti oleh orang-orang NICA dan kemudian mempersenjatai tawanan Jepang itu

2) karena pihak Inggris ingkar janji

3) Sekutu melakukan pengeboman terhadap kampung-kampung yang berada di sekitar Ambarawa.

Pertempuran Ambarawa

Pertempuran ini diawali dengan kedatangan tentara Inggris di bawah pimpinan Brigjen Bethel di Semarang pada tanggal twenty Oktober 1945 untuk membebaskan tentara Sekutu. Setelah itu menuju Magelang, karena Sekutu diboncengi oleh NICA dan membebaskan para tawanan Belanda secara sepihak maka terjadilah perlawanan dari TKR dan para pemuda. Pasukan Inggris kesannya terdesak mundur ke Ambarawa. Dalam insiden tersebut Letkol Isdiman gugur sebagai kusuma bangsa. Kemudian Kolonel Sudirman terjun pribadi dalam pertempuran tersebut dan pada tanggal fifteen Desember 1945 tentara Republic of Indonesia berhasil memukul mundur Sekutu hingga Semarang. Karena jasanya maka pada tanggal xviii Desember 1945 Kolonel Sudirman diangkat menjadi Panglima Besar TKR dan berpangkat Jendral. Sampai kini setiap tanggal fifteen Desember diperingati sebagai hari Infantri.

Pertempuran Surabaya

Tanggal 25 Oktober 1945, tentara Sekutu mendarat di Tanjung Perak, Surabaya. Tentara Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jendral Mallaby. Kedatangan tentara tersebut diikuti oleh NICA. Mula-mula tentara NICA melancarkan hasutan sehingga menyebabkan kekacauan di Surabaya. Hal tersebut menyebabkan bentrokan antara rakyat Surabaya dengan tentara Sekutu.

Tanggal 28 Oktober hingga 31 Oktober 1945 terjadi pertempuran yang hebat. Ketika terdesak, tentara Sekutu mengusulkan perdamaian. Tentara Sekutu mendatangkan pemimpin-pemimpin Republic of Indonesia untuk mengadakan gencatan senjata di Surabaya. Tentara Sekutu tidak menghormati gencatan senjata. Dalam insiden antara rakyat Surabaya dan tentara Sekutu, Brigjen Mallaby terbunuh.Sekutu membuat ultimatum, Isi ultimatum tersebut, Sekutu memerintahkan rakyat Surabaya menyerahkan senjatanya. Penyerahan paling lambat tanggal ix Nov 1945 pukul 18.00 WIB. Apabila ultimatum tersebut tidak dilaksanakan, Kota Surabaya akan diserang dari darat, laut, dan udara. Gubernur Suryo, diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk menentukan kebijaksanaannya. Beliau bermusyawarah dengan pimpinan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan para pemimpin perjuangan rakyat di Surabaya. Hasil musyawarah tersebut yakni rakyat Surabaya menolak ultimatum dan siap melawan ancaman Sekutu.

Tanggal 10 Nov 1945 pukul 06.00, tentara Sekutu menggempur Surabaya dari darat, maritim maupun udara. Di bawah pimpinan Gubernur Suryo dan Sutomo (Bung Tomo) rakyat Surabaya tidak mau menyerahkan sejengkal tanah pun kepada tentara Sekutu. Dengan pekik Allahu Akbar, Bung Tomo mengkremasi semangat rakyat. Dalam pertempuran yang berlangsung hingga awal Desember itu gugur beribu-ribu pejuang Indonesia. Pemerintah memutuskan tanggal 10 Nov sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan untuk memperingati jasa para pahlawan. Perlawanan rakyat Surabaya mencerminkan tekad perjuangan seluruh rakyat Indonesia.

Agresi Militer Belanda II

Agresi Militer Belanda II merupakan agresi pendudukan wilayah Republic of Indonesia yang dilakukan  oleh Belanda pada nineteen Desember 1948. Dalam agresi itu Belanda berhasil menduduki ibu kota RI, Yogyakarta dan Menangkap sejumlah pejabat negara termasuk Presiden Soekarno, wapres Muhammad Hatta, serta sejumlah menteri.

Latar Belakang Agresi Belanda II
Pada tanggal xviii Desember 1948, dr. Bell menyatakan bahwa pihak Belanda tidak mengakui dan tidak terikat lagi dengan perjanjian Renville karena itu Belanda merasa bebas menentukan sikap dengan Republik Indonesia. Selang sehari pasca pernyataan itu, pada nineteen Desember 1948 dr. Beel mengawali agresi militernya dengan menyerbu ibu kota RI, Yogyakarta. Aksi militer itu dimulai dengan pengeboman lapangan terbang Manguwo (sekarang Bandar Udara Internasional Adi Sucipto) dan beberapa bangunan penting lainya seperti  RRI dan disusul dengan penerjunan pasukan payung sekitar 900 orang, sehingga dalam waktu singkat Belanda berhasil menduduki ibu kota RI.

Sebelum Belanda berhasil menduduki Yogyakarta dan menangkap pejabat pemerintah RI, Ir. Soekarno berhasil mengadakan sidang kabinet secara singkat. Hasil sidang kabinet dibuktikan dengan dua buah surat kawat yang berisi penyerahan mandat dari Presiden Soekarno dan wapres Moh. Hatta, yang saat itu merangkap jabatan Perdana Menteri, kepada tokoh republik yang berada di luar pulau Jawa untuk membentuk pemerintahan darurat.

Surat kawat pertama ditujukan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara, Menteri Kemakmuran, yang saat itu sedang berada di Bukittinggi, Sumatera Tengah. Surat kawat kedua ditujukan kepada Mr. Maramis, dr. Soedrsono, dan L.N. Palar yang saat itu berada di New Delhi, India. Surat kawat kedua menekankan kepada mereka apabila Mr. Sjafruddin Prawiranegara gagal, maka kiprah membentuk pemerintahan darurat berada ditangan mereka. Akan tetapi surat kawat yang dimaksud, belakangan diyakini tidak pernah hingga ketujuan.

Bagikan Artikel ini